Mendagri: Pencabutan Kewarganegaraan WNI Perlu Dikaji secara Teliti

"Itu harus jeli, karena seorang warga negara yang lagi di luar negeri, apa pun itu, negara harus membela. Kalau memang aspeknya dia ke situ (tindak terorisme), (pencabutan kewarganegaraan) harus ada telaah yang khusus," kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Tjahjo mengatakan, wacana pencabutan hak kewarganegaraan tersebut saat ini tengah dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam poin revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Terkait 16 WNI yang ditahan aparat Turki karena hendak menerobos ke Suriah secara ilegal, Pemerintah mewacanakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk dapat mencabut hak kewarganegaraan mereka jika terbukti akan bergabung dengan kelompok Islam radikal.

Sebanyak 12 dari 16 WNI tersebut telah dideportasi oleh Pemerintah Turki dan diperkirakan tiba di Indonesia pada malam ini.

"Sekarang yang di Turki dideportasi ke sini, kalau sudah kembali ke kita harus ditanya dulu apa motivasi perginya, apakah kesasar atau menyasarkan diri artinya memang sengaja, kan harus dilihat dulu," papar Tjahjo.

Beberapa hari lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pihaknya sedang menyusun Perppu terkait status kewarganegaraan 16 WNI yang ditahan di Turki, namun enggan dideportasi ke Indonesia.

"Kami sedang membahas dan menyinkronkan itu, mungkin bisa Perppu, tapi masih akan dilihat lagi. Karena UU kita tidak mengatur 'stateless', jadi kalau dicabut mereka jadi 'no citizen' dan UU kita tidak memungkinkan itu," ujar Yasonna.

Saat ini, menurut Yasonna, Pemerintah masih menganggap ke-16 WNI yang ditahan di perbatasan Turki karena hendak bergabung dengan gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Masalahnya kan mereka tidak mau dikembalikan (ke Indonesia) karena ada suaminya di sana (Suriah), jadi ini bukan persoalan mudah. Tetapi harus diatur kalau ada WNI yang melakukan pekerjaan diduga teroris di negara lain, itu harus kita atur. Kita akan buat payung hukumnya," kata Yasonna.