Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Demokrat Percaya Ibas, Komisi Pengawas Tak Perlu Periksa"

Kompas.com - 20/03/2015, 15:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai Komisi Pengawas Partai Demokrat tidak perlu meminta klarifikasi Edhie Baskoro Yudhoyono, terkait pernyataan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin.

"Seluruh kader Demokrat percaya kalau Mas Ibas tidak terlibat, sehingga yang diperlukan adalah penjelasan dengan media," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Agus yakin bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu tidak melakukan perbuatan korupsi seperti yang dituduhkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dia menjelaskan, pada tahun 2009, Ibas hanya menjadi anggota biasa di Fraksi Demokrat dan belum menjadi Sekjen Partai Demokrat serta tidak duduk di Komisi IX DPR RI.

"Mas Ibas sudah menyatakan bahwa beliau tidak terlibat, sehingga kami yakin dia tidak terlibat," ujarnya.

Menurut Agus, Nazaruddin seringkali menuduh Ibas korupsi dan hampir semua tuduhannya disampaikan pada publik melalui media massa. Karena itu, Agus merasa Ibas cukup mengklarifikasinya melalui media massa.

"Tuduhan (Nazaruddin) di media massa, dan diklarifikasi di media massa," ucap Agus.

Ia menjelaskan, pernyataan Ibas yang membantah tudingan Nazaruddin dan dimuat di media massa itu sudah cukup untuk mengklarifikasi.

Sebelumnya, Nazaruddin mengungkapkan Ibas kecipratan uang yang dikumpulkan perusahaan miliknya, yaitu Permai Group, selama menangani sejumlah proyek yang didanai APBN. Namun, Nazaruddin enggan mengungkap jumlah nominal yang diterima Ibas dan dari proyek mana saja uang itu berasal. (Baca: Nazaruddin Tuding Ibas Alirkan Uang ke Marwan Jafar)

"Banyak (terima uang) dari banyak proyek. Pokoknya banyaklah (uang) yang ke mas Ibas," kata Nazaruddin, saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/3).

Nazaruddin mengaku telah menyampaikan kepada penyidik mengenai aliran dana dari Permai Group dan dia menyatakan, KPK sudah selayaknya menetapkan Ibas sebagai tersangka dugaan korupsi.

Ibas sendiri sudah membantah semua tuduhan Nazaruddin. Dalam rilis persnya, Ibas menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kepada Nazaruddin. Putra mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ini bahkan memberikan predikat "Kembalinya Si Manusia Burung Hitam" terhadap tuduhan baru yang disebut Nazaruddin. (Baca: Ibas Sebut Tuduhan Nazaruddin sebagai "Kembalinya Si Manusia Burung Hitam")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com