Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Kampanyekan Lawan Teroris

Kompas.com - 20/03/2015, 10:46 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengkampanyekan tindakan-tindakan melawan teroris melalui berbagai media.

"Pemerintah harusnya memberi edukasi kepada masyarakat melalui media-media terkait bentuk perlawanan terhadap teroris," kata Hendri Satrio di Jakarta, Jumat (20/3/2015), seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, bentuk perlawanan tidak harus ditunjukkan dengan bentuk kekerasan, tetapi cukup dengan edukasi pemberitaan. (baca: TB Hasanuddin: Ada 514 WNI Gabung dengan ISIS, Empat Tewas)

"Jangan sampai berita teroris menjadi cerita atau kisah yang menyenangkan untuk diikuti bagi masyarakat," tuturnya.

Kesan teroris adalah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh sebagian orang harus dihilangkan. Bentuk komunikasi-komunikasi seperti itu bisa memancing rasa penasaran masyarakat.

"Kalau didiamkan saja, cerita kronologis-kronologis itu bisa menjadi menarik minat masyarakat, bisa bahaya," ujar Hendri. (baca: Ini Identitas 16 WNI yang Ditahan di Turki)

Ia berharap, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa menanggalkan pesan-pesan tersirat dari teroris yang banyak beredar di media-media sosial dan berita lokal.

"Kemenkominfo harusnya sudah peka lah untuk hal seperti ini, jangan hanya diam saja dan cuma memblokir situs porno, tapi gerakan-gerakan yang mengarah pada teroris lewat media harus tersaring," katanya.

Ia berharap, penanggulangan teroris ini dilakukan melalui edukasi yang benar kepada masyarakat, dan Kemenkominfo bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) harus merumuskan cara-cara komunikasi yang baik kepada masyarakat melalui media.

"Parameternya harus jelas, agar edukasi bisa sampai kepada masyarakat, misalnya blokir informasi yang bertujuan persuasif dan propaganda dari pihak asing untuk ajakan jihad," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com