Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hanya 1 Persen Kepala Daerah yang Komitmen Benahi Transportasi Umum"

Kompas.com - 19/03/2015, 17:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masalah transportasi umum di Indonesia, terutama angkutan darat, dinilai sudah sangat kompleks. Bukan cuma soal kelayakan atau kenyamanan. Di beberapa daerah justru masih berurusan dengan persoal ketersediaan angkutan umum tersebut.

Menurut Wakil Ketua Research dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, penyelesaian masalah angkutan umum di Indonesia harus dimulai dari komitmen politik pemimpin daerah. Namun kata dia, dari 524 kepala daerah, hanya 1 persen pemimpin daerah saat ini yang memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum.

"Tidak ada komitmen kepala daerah, hanya 1 persen saja. Bisa jadi kurang dari 1 persen," ujar Djoko yang banyak melakukan riset masalah transportasi di Indonesia itu.

Dia menjelaskan, kurangnya komitmen kepala daerah itu diakibatkan karena memang sang kepala daerah tak memiliki komitmen politik yang kuat. Bahkan kata dia, kepala daerah cenderung tak tahu masalah transportasi dan tak mau tahu.

Padahal, perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum harus juga dimiliki pemerintah. Sebab, pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam menciptakan sekaligus menyediakan angkutan umum yang layak, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Meski begitu, dia mengapresiasi masih ada kepala daerah yang benar-benar memiliki komitmen politik yang besar terhadap transportasi umum terutama angkutan darat. Salah satu yang dia puji yaitu Wali Kota Bogor Arya Bima yang dinilainya serius membenahi angkutan kota (Angkot) di Bogor.

Sementara itu, Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena menilai kerjasama antara perintah daerah dan pengusaha angkutan umum sangatlah penting. Salah satu yang dia harapkan agar angkutan umum bisa lebih baik adalah adanya berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, baik itu berupa insentif langsung maupun pemberian insentif tak langsung seperti suku bunga pinjaman untuk pembiayaan angkutan umum atau insentif suku cadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com