Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung: Bambang Soesatyo Tak Mencerminkan Anggota DPR yang Terhormat

Kompas.com - 18/03/2015, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, menyesalkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Anggota DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Bambang adalah salah satu loyalis Aburizal Bakrie yang getol melawan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan kubu Agung.

Bambang sebelumnya menyebut Agung terlalu cepat 'mimpi basah' karena sudah merasa sebagai ketua umum yang sah. Sekretaris fraksi Golkar ini juga menyebut loyalis Aburizal yang pindah haluan ke kubu Agung sebagai lonte atau pelacur politik.

"Sebetulnya itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPR yang terhormat. Tidak mencerminkan kecerdasan, kesantunan, dan tidak mencerminkan anggota DPR yang terhormat," kata Agung di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Agung memastikan akan ada sanksi tersendiri bagi Bambang atas ucapan kasar yang dilontarkannya di berbagai media itu. Namun Agung enggan menyebutkan sanksi seperti apa yang akan diberikan.

"Kita boleh berbicara keras, boleh kritik tapi harus tetap menjaga norma kesantunan," ucap Agung.

Setelah mendaftarkan kepengurusan DPP Golkar yang baru ke Kemenkumham, Agung memutuskan untuk mengganti jajaran pimpinan fraksi Golkar di DPR. Posisi Ketua Fraksi Golkar yang saat ini ditempati oleh Ade Komarudin akan digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar yang saat ini dijabat oleh Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Fayakhun Andriadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com