KMP Yakin Jokowi Dukung Melawan Keputusan Menkumham

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih di DPR meyakini, Presiden Joko Widodo akan menyetujui perlawanan yang dilakukan KMP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Bahkan, KMP meyakini, Jokowi tidak mengetahui putusan Menkumham yang mengakui Golkar kubu Agung Laksono.

"Kami yakin bahwa langkah kami memberikan warning kepada Menkumham yang tidak menjunjung tinggi hukum ini akan disetujui Presiden Jokowi," kata Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin dalam pernyataan sikap bersama KMP, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, dan Wakil Ketua Fraksi PPP Dimyati Natakusumah. Hanya perwakilan dari Fraksi PAN yang tak hadir karena masalah teknis.

Ade menilai, Yasonna sudah terlalu jauh melakukan intervensi rumah tangga Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Padahal, Menkumham seharusnya melihat lebih dalam untuk tidak mengesahkan salah satu kubu. Sebab, dampak yang ditimbulkan makin memperuncing dualisme kepengurusan PPP dan Golkar.

"Kami nilai langkah beliau (Yasonna) sebagai Menkumham terlalu banyak melawan hukum, tidak menjunjung tinggi hukum bahwa ini negara hukum, tapi lebih mengedepankan pada negara kekuasaan," ujar Ade.

Dia mengatakan, Yasonna sepatutnya mampu menciptakan stabilitas politik, bukan justru membuat instabilitas di kepengurusan PPP dan Partai Golkar. (Baca: Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter Akui Golkar Kubu Agung)

"Saya imbau Menkumham arif dan bijaksana," ujarnya.

Menkumham mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. (Baca: Kemenkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono)

Dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. (Baca: Ikuti Langkah Suryadharma, Aburizal Akan Tempuh Jalur Hukum ke PTUN)

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodasi kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.