Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Demokrat Partai Terburuk soal Akses Laporan Keuangan, PKS Terbaik

Kompas.com - 12/03/2015, 15:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat dinilai sebagai partai terburuk dalam indeks transparansi laporan keuangan partai. Hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap sembilan partai politik.

Peneliti ICW, Abdullah Dahlan, mengatakan, ketika pihaknya mencoba mengakses informasi atas laporan keuangan Partai Demokrat, laporan itu tak kunjung diberikan sekalipun proses permintaan itu telah mencapai tahap ajudikasi melalui Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Ketika kami menguji akses informasi, ada partai yang tidak mau memberikan informasi, yaitu Partai Demokrat," kata Dahlan di kantornya, di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Selain Demokrat, PAN menjadi partai tersulit berikutnya dalam hal akses informasi laporan keuangan. Meski demikian, PAN akhirnya memberikan laporan tersebut setelah melalui proses ajudikasi.

Sementara itu, posisi terbaik ditempati PKS dan diikuti Golkar, PKB, PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. (Baca: ICW: Anggota Pun Tak Tahu Keuangan Partai)

"Partai yang terbaik dalam akses informasi yaitu PKS. Ketika menjalani proses mediasi pertama di KIP, mereka sudah menyerahkan laporannya. Namun, tidak menutup kemungkinan oknum kader PKS terlibat korupsi," katanya.

Dahlan menambahkan, parpol merupakan badan publik yang sumber pendanaannya tidak hanya dari iuran anggota, tetapi juga dari donasi publik dan sumbangan negara atau daerah. Untuk itu, sudah seharusnya parpol membangun sistem tata kelola laporan keuangan yang baik dan mudah diakses publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com