Polri Periksa Dokumen Identitas 16 WNI yang Ditangkap di Turki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti belum bisa memastikan keterlibatan 16 warga negara Indonesia (WNI) dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Polri masih akan memeriksa terlebih dulu dokumen identitas seluruh WNI yang ditahan di Turki tersebut.

"Kami sedang koordinasikan dengan Kemenlu untuk kita bisa dapat ID-nya. Dari sana, kita melakukan penyelidikan siapa sebetulnya mereka itu, kemudian berangkatnya dari mana," ujar Badrodin di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/3/2015).

Setelah penyelidikan terhadap dokumen-dokumen itu selesai dilakukan di Indonesia, tim dari Polri akan terbang ke Turki untuk melakukan penjemputan. Seluruh WNI diharapkan bisa diperiksa di Tanah Air.

Menurut Badrodin, pemeriksaan identitas ini diperlukan karena bisa jadi para WNI yang ditangkap di Turki itu menggunakan identitas palsu. "Kan belum tentu ID mereka itu benar. Biasanya kan dari mereka, 16 ini, kan tidak semuanya punya ID resmi. Kalau toh ada, tentu kita harus verifikasi ke sini apakah ID itu betul sehingga kita nanti bisa lakukan pendalaman," ujar dia.

Selain itu, kepolisian juga akan menyelidiki biro perjalanan wisata Smailing Tour yang memfasilitasi perjalanan 16 WNI yang dikabarkan hilang di Turki tersebut.

Aparat keamanan Turki telah menahan 16 warga Indonesia yang mencoba menyeberang ke Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa ke-16 WNI tersebut terdiri dari tiga keluarga. Rute yang mereka tempuh menuju Suriah biasa digunakan para simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ke-16 WNI itu hendak bergabung dengan ISIS.

"Ke-16 orang ini kini ditahan di pusat penahanan. Kami mendapat informasi bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Ankara telah berhubungan dengan mereka," ujar juru bicara Kemenlu Turki, Tanju Bilgic.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, Kamis (12/3/2015), mengatakan bahwa Kemenlu RI belum dapat memastikan identitas WNI tersebut. Kemenlu RI segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas langkah-langkah selanjutnya, termasuk jika ada dugaan keterlibatan WNI dalam aktivitas terorisme.