Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Menolak Tawaran Menjadi Waketum PAN

Kompas.com - 11/03/2015, 18:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Wahid atau yang akrab disapa Yenny Wahid, ditawari untuk mengisi posisi sebagai wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan. Namun, Yenny menolaknya karena tak mau terlibat dalam politik praktis.

"Saya diajak, tetapi saya menolak," kata Yenny saat dihubungi, Rabu (11/3/2015).

Yenny mengaku tawaran itu datang dari Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Soetrisno Bachir. Soetrisno sendiri baru kembali ke PAN dan menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN setelah pensiun selama lima tahun. Dia memutuskan untuk kembali ke partai setelah Zulkifli Hasan yang didukungnya memenangi perebutan ketua umum melawan calon petahana, Hatta Rajasa.

"Saya bukan diajak Pak Zul, melainkan lewat Pak SB (Soetrisno Bachir)," kata dia.

Yenny mengungkapkan, ajakan untuk menjabat posisi penting di sebuah partai bukan sekali ini saja diterimanya. Beberapa partai pernah menawarkan posisi strategis, tetapi dia selalu konsisten menolaknya.

"Hampir semua partai menawari saya untuk bergabung. Ada sekitar delapan partai. Tapi, saya enggak mau. Saya ambil jalur politik kebangsaan," ucap Yenny.

Yenny juga pernah ditawari menjadi salah satu pengurus Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Ketika itu, Yenny juga menolak untuk ikut bergabung. (Baca: Ini Alasan Yenny Wahid Tolak Bergabung dengan Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com