Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Anggap Masalah 16 WNI di Turki Bukan Kasus Orang Hilang

Kompas.com - 10/03/2015, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menilai persoalan 16 warga negara Indonesia di Turki bukanlah kasus orang hilang. Pasalnya, fakta-fakta menunjukkan mereka memang memilih tidak kembali ke Indonesia.

"Kami cuma bisa memberi konfirmasi fakta-faktanya. Satu, mereka memang memilih untuk tidak pulang ke Indonesia. Ini bukan kasus kehilangan, buktinya adalah ketika mereka dihubungi pemimpin tur, mereka bilang 'jika ingin pulang dengan lancar silahkan kami baik-baik saja di sini'," kata Direktur PWNI-BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa (10/3/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, fakta kedua yang membuat pihaknya menilai soal WNI di Turki itu bukan kasus orang hilang karena sampai hari ini Kemlu belum menerima pengaduan dari keluarga mereka. (baca: Imigrasi Rilis Foto Tiga dari 16 WNI yang Hilang di Turki)

"Sampai hari ini tidak ada pengaduan dari keluarga jadi kami tidak bisa menindaklanjuti. Kami panggil Smailing Tour untuk bertanya apakah ada 'complaint' dari pihak keluarga. Kalau saya punya keluarga hilang, saya pasti komplain ke 'tour travel-nya' tapi sampai saat ini tak ada 'complaint'," ujar dia.

Dia juga mengaku Kemlu terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas di Turki untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar bahwa 16 WNI itu akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kalau mengenai apakah mereka terlibat ISIS, kita akan tunggu penilaian akhir dari Turki. Kita sudah dapat informasi dari Turki mereka telah melakukan pengawasan kepada seluruh cctv dan tidak terdeteksi ke-16 orang tersebut," kata Iqbal.

Dia menambahkan, Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di Istanbul terus berkomunikasi dengan pihak otoritas Turki. (baca: Cari 16 WNI yang Hilang, Kemlu Kirim Tim ke Turki)

Interpol Indonesia sebelumnya telah menyurati sejawatnya di Turki terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang setelah memisahkan diri dari kelompok tur pada 24 Februari 2015 di negeri tersebut.

"Kami sudah menyurati interpol Turki," kata Ses National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Setyo Wasisto.

Sebelumnya, 24 WNI pergi berwisata ke Turki menggunakan biro jasa perjalanan Smailing Tour. Kemudian 16 diantaranya memisahkan diri dari rombongan.

Keenam belas WNI itu sebagian besar berasal dari Surabaya dan Surakarta. Begitu tiba di bandara di Istanbul, 16 WNI itu memisahkan diri dari kelompok tur dan tidak ikut ke tempat wisata yang telah direncanakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com