Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Rotasi Besar-besaran, Penangkap BW Naik Jabatan

Kompas.com - 06/03/2015, 08:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rotasi besar-besaran terjadi di jajaran perwira tinggi dan menengah Polri. Salah satu jabatan yang menjadi sorotan adalah direktur dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, direktorat yang mengusut kasus Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, Jumat (6/3/2015), jabatan direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus tidak lagi dipegang Brigjen (Pol) Kamil Razak. Jabatan itu kini diserahkan kepada Komisaris Besar Victor Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Pendidikan Latihan Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan Lembaga Pendidikan Polri (Kabag Kermadiklat Ro Bindiklat Lemdikpol).

Saat dikonfirmasi, Victor membenarkan hal itu. Namun, dia menolak berkomentar banyak soal rotasi tersebut. "Lain kali saja, banyak berita besar," ujar Victor.

Victor mendapat surat perintah tugas untuk menjadi salah satu penyidik kasus Bambang Widjojanto. Ia juga terlibat dalam penangkapan Bambang pada akhir Januari lalu. (Baca: Peran Anak Buah BG dalam Penangkapan BW Dipertanyakan)

Selain itu, rotasi juga terjadi pada jabatan kepala Divisi Humas Polri. Irjen Ronny Frangkie Sompie dipromosikan menjadi Kepala Polda Bali. Jabatan Kadiv Humas Polri kini diisi oleh Brigjen (Pol) Anton Charliyan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Pendidikan Pelatihan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Karo Bindiklat Lemdikpol).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto membenarkan bahwa ada rotasi puluhan perwira tinggi dan menengah Polri. Dia menampik rotasi tersebut terjadi karena kejadian luar biasa. "Biasa saja, hanya penyegaran," ujar Agus.

Agus mengatakan, telegram rahasia rotasi itu terbit pada Kamis (5/3/2015) kemarin dari Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Surat telegram rahasia tersebut teregister dengan Nomor ST/493/III/2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com