Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut JK, Pelemparan di KJRI Sydney Bentuk Protes Biasa

Kompas.com - 04/03/2015, 22:07 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pelemparan balon berisi cairan merah ke gerbang Kantor Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia, tak perlu dirisaukan. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi mati dua terpidana narkotika asal Australia.

"Ya itu memang di mana-mana kan terjadi protes. Itu kalau dulu ada masalah hukuman mati Malaysia kan banyak juga masyarakat yang melempari Kedutaan Malaysia kan. Jadi sebenarnya itu tanda ketidakpuasan saja, itu biasa saja," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Meski demikian, Kalla mengatakan, pemerintah tidak mengharapkan insiden semacam pelemparan bola berisi cairan merah itu terjadi. "Tapi itu mungkin ekspresi ketidaksenangan saja," sambung Kalla.

Terkait eksekusi mati WN Australia, Kalla kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Alasan pemerintah ini sudah disampaikan kembali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Australia.

Kalla juga menegaskan tidak ada rencana Pemerintah Australia untuk menarik duta besarnya dari Indonesia. Menurut dia, hubungan kerja sama Indonesia dengan Australia tetap berjalan. Demikian juga dengan hubungan dagang kedua negara, termasuk impor daging Australia.

"Enggak, enggak, itu di sana kan kita beli dari sana sapi contohnya, ekspor kita banyak juga hasil-hasil industri kita, tambang, macam minyak. Ini sebenarnya tidak terkait dengan perdagangan, tidak merusak hubungan dagang," tutur Kalla.

Insiden pelemparan balon berisi cairan merah seperti darah ini diduga berkaitan dengan rencana eksekusi dua terpidana asal Australia, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Konsul Penerangan, Sosial, dan Kebudayaan KJRI Sydney Nicolas Manoppo mengatakan, balon-balon berisi cairan merah yang akhirnya pecah itu pertama kali diketahui penjaga Kantor KJRI, Selasa pukul 05.40 waktu setempat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku telah menerima laporan yang disebutnya "insiden kecil" itu. Presiden Joko Widodo, menurut Pratikno, meyakini insiden kecil itu tak sampai mengganggu hubungan baik Indonesia dan Australia.

"(Insiden itu) sesuatu yang tidak perlu direspons dan kita tak perlu paranoid," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com