Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Tedjo Ingin Satpol PP Punya Ilmu Intelijen

Kompas.com - 04/03/2015, 22:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengungkapkan kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Kepolisian RI untuk melatih Satpol PP ilmu intelijen adalah hal yang wajar. Menurut dia, Satpol PP perlu dibekali dengan ilmu tersebut.

"Jadi, semua kita harus punya intelijen minded. Kalau di rumah ada apa-apa, nggak diumbar semuanya. Jadi ada yang ditutupi, ada yang tidak," kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2015).

Tedjo menampik apabila dikatakan pelatihan Satpol PP tentang intelijen ini dilakukan pemerintah untuk mengawasai aktivitas warga sipil. "Jangan dikaitkan dengan masalah itu karena yang memerlukan dari kemendagri sendiri kan," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu.

Tedjo juga mengaku saat ini pemerintah baru akan memberikan pelatihan intelijen kepada Satpol PP. Belum ada rencana untuk menerapkannya kepada instansi pemerintahan lain.

Menurut Tedjo, fungsi intelijen dari Badan Intelijen Negara, BAIS, TNI, dan Kepolisian sudah cukup dan akan diperkuat dengan Satpol PP. Meski banyak aparat nantinya yang memiliki fungsi intelijen, Tedjo yakin tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi di lapangan. Menurut dia, pembekalan ilmu intelijen kepada Satpol PP lebih difokuskan agar mereka bisa memilah informasi yang bisa diberikan kepada publik.

"Mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak," ujar Tedjo tanpa merinci lebih lanjut.

Dikutip dari Antara, Kementerian Dalam Negeri menjalin bekerja sama dengan Kepolisian RI menyelenggarakan pelatihan intelijen bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Kerja sama ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2014 untuk mendidik 1.200 orang Satpol PP tahun ini.

Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri dan Lembaga Pendidikan Polri, melalui kerja sama tersebut, telah menggelar pelatihan bagi 840 orang penyidik pegawai negeri sipil. Rencana Kemendagri, di setiap kabupaten-kota memiliki lima orang intelijen, sehingga jumlah yang diperlukan sedikitnya 2.500 orang intelijen Satpol PP di seluruh Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com