Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dukung Langkah Ahok ke KPK

Kompas.com - 28/02/2015, 14:15 WIB
Suhartono

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membawa dugaan adanya "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Biar saja, saya dukung (langkah) Pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar JK sebelum terbang ke Jakarta, di Pangkalan Udara TNI AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015) siang.
 
Menurut JK, dengan langkah ke KPK, baik Ahok maupun DPRD DKI akan mengetahui benar atau tidaknya adanya dana siluman terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.
 
"Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan. Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK), ya salah," katanya saat ditanya mengenai risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK.  
 
JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD.

"Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya.
 
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, juga menyatakan dukungan yang sama.

"Dalam penyusunan anggaran sebaiknya tidak ada agenda terselubung yang bisa menimbulkan kecurigaan. Namun, pemerintah daerah itu tidak hanya gubernur, tetapi juga DPRD sehingga mereka harus bersama-sama membahasnya," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com