Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

As'ad Said Ali Siap Jadi Kepala BIN Baru

Kompas.com - 26/02/2015, 17:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menyatakan kesanggupannya menjadi Kepala BIN yang baru. As'ad yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dalam menunjuk pucuk pimpinan BIN.

"Orang NU harus siap. Diminta presiden wajib hukumnya menjalankan. Kalo minta ya enggaklah, kami nggak mau ganggu-ganggu presiden," ujar As'ad usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama rombongan pimpinan PBNU di Istana Bogor, Kamis (26/2/2015).

Meski menyatakan siap, As'ad mengatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas bursa kepala BIN. Dia menuturkan pertemuan itu lebih membahas peran PBNU yang diharapkan pemerintah dalam menangkal radikalisme yang terjadi.

"Saya enggak mau ngomong lah. Ini urusan NU bukan urusan ini," ucap As'ad.

Nama As'ad sebenarnya bukan kali ini saja dikabarkan menjadi calon Kepala BIN. Pria yang memulai karir di dunia intelijen sejak tahun 1974 itu sempat mencuat namanya saat Presiden Jokowi melakukan seleksi menteri. Saat itu, As'ad hadir menjadi tamu spesial Jokwoi bersama calon menteri lain pada 24 Oktober silam.

Ketika itu, As'ad juga mengaku kepada wartawan diajak berbincang dengan Presiden Jokowi tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, pendidikan, dan konflik antar agama. Namun, saat itu pria yang menjadi pimpinan BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri itu membantah ada pembicaraan soal intelijen negara.

Setelah namanya tak disebut dalam pengumuman menteri, muncul kabar bahwa As'ad diproyeksikan menjadi calon Kepala BIN. Pada Desember 2014 lalu, dukungan pun mengalir dari PBNU hingga Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadikan pria yang lama bertugas di Timur Tengah itu sebagai orang nomor satu di BIN.

As'ad juga tidak mau berbicara banyak soal saran yang bisa diberikan kepada presiden dalam memilih Kepala BIN ke depan. "Beliau kan sdh menerpong semua, terserah beliau saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com