Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Beras Naik, Wapres Perintahkan Bulog Salurkan Raskin 300.000 Ton

Kompas.com - 23/02/2015, 19:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan beras bagi rakyat miskin (raskin) sebanyak 300.000 ton untuk bulan ini. Penyaluran raskin ini dilakukan untuk menambah pasokan beras di masyarakat sehingga diharapkan bisa menstabilkan harga beras yang mulai naik.

"Jadi, ada kekurangan pasokan di bawah. Karena itu, mulai besok, saya perintahkan, tadi kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000 ton karena memang hak rakyat yang belum dibagikan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Kalla, kelangkaan beras belakangan ini terjadi karena adanya masalah administrasi teknis sehingga penyaluran raskin terlambat. Selama tiga bulan terakhir, raskin yang seharusnya sudah disalurkan sebanyak 500.000 ton hanya keluar lebih kurang 140.000 ton.

"Ini biasa kalau hujan-hujan begini kan baru mulai produksi, tetapi yang penting begini, karena masalah-masalah administrasi teknis selama tiga bulan terakhir ini, raskin yang mestinya sudah keluar 500.000 ton sekian, baru keluar 140.000 ton," kata dia.

Mengenai kemungkinan kurangnya stok beras, Kalla mengatakan, masih ada setengah juta ton beras di Bulog. Ia pun meminta penyaluran raskin dilakukan merata ke seluruh Indonesia. Wapres juga optimistis harga beras bisa turun setelah raskin disalurkan.

"Pasti, itu nanti raskin itu artinya 10 persen dari seluruh suplai akan keluar. Sebesar 10 persen dari konsumsi nasional raskin itu," ujar Kalla.

Di pasar-pasar, beras kualitas menengah yang awalnya Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata sudah naik 30 persen menjadi Rp 12.000 per kg. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp 15.000 per kg dari sebelumnya Rp 11.000 per kg.

Menurut sejumlah pedagang yang dihubungi Warta Kota, kenaikan ini bisa disebut sebagai rekor karena drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan harga beras yang mencapai 30 persen ini sempat membuat Menteri Perdagangan Rachmat Gobel geram. Ia menuding ada pedagang beras yang bermain di balik kenaikan harga itu. Tudingan Gobel diamini Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat yang menemukan adanya "beras siluman" masuk ke Pasar Induk Cipinang.

Awal Februari lalu, Bulog, kata Lenny, menemukan beras sebanyak 1.800 ton masuk ke Pasar Cipinang, tetapi tidak melalui delivery order (DO) dari gudang Bulog. Pengiriman itu ditengarai ilegal karena beras yang dikirim tersebut tercantum sebagai milik Bulog, tetapi bukan dikirim oleh agen distribusi dari Bulog.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com