Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Gelar Rapat Bahas Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan

Kompas.com - 23/02/2015, 12:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat konsultasi untuk membahas Keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Rapat akan digelar untuk memastikan waktu uji kelayakan dan kepatutan Badrodin sebagai calon Kapolri.

"Kalau memang urgent nanti akan diawali rapat konsultsi, pimpinan DPR akan undang pimpinan fraksi untuk konsultasi," kata Taufik, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Saat ditanya mengenai batas waktu 20 hari bagi DPR untuk menjawab surat Presiden, Taufik belum dapat memastikannya. Menurut Taufik, perlu ada kesamaan pemahaman terkait batas waktu maksimal DPR untuk menjawab surat presiden terkait calon Kapolri.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, proses pergantian Kapolri yang berlarut-larut seperti saat ini baru pertama kalinya terjadi. Presiden memutuskan untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tersebut telah disetujui DPR untuk memimpin Polri.

Untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif, Presiden memutuskan mengajukan calon baru kepala Polri, yakni Badrodin Haiti, yang kini menjabat Wakapolri.

"Nanti kami akan Rapat pimpinan, pelajari sama-sama. Terkait aspek prosedural, nanti akan kita diskusikan bersama-sama," ucap Taufik.

DPR saat ini tengah masuk masa reses hingga Maret mendatang. Beberapa politisi sudah menyampaikan penolakan terhadap keputusan Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com