Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Akan Andalkan Popularitas Jokowi saat Pilkada Serentak

Kompas.com - 21/02/2015, 20:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keorganisasian, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak akan terlalu mengandalkan popularitas Presiden Joko Widodo saat pemilihan kepala daerah serentak nanti.

Menurut dia, keberhasilan PDI-P dalam pilkada bergantung kepada sejauh mana mesin parpol di daerah bekerja.

Untuk diketahui, DPR telah menyetujui revisi UU Pilkada. Adapun pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2015. Rencananya, ada 204 kepala daerah yang akan dipilih dalam pilkada serentak gelombang pertama ini.

"Jokowi menang (sebagai presiden) karena dia diusung dan direkomendasikan partai serta didukung rakyat. Tetapi bagaimana kemenangan pilkada nanti adalah bagaimana kinerja kita ke depan," kata Djarot di sela-sela pelaksanaan fit and proper test calon ketua DPD PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Djarot memberi contoh, ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi presiden, posisi itu  tidak serta merta dapat membuat kader Partai Demokrat menang mudah saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Semua itu tergantung bagaimana kinerja kita di lapangan nanti," imbuh pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Lebih jatuh Djarot mengatakan, dia sepakat dengan hasil revisi UU Pilkada. Salah satu poin yang menjadi sorotan yakni mengenai pilkada serentak cukup satu putaran. Menurut dia, pengaturan atas hal tersebut sangat positif.

"Saya punya pengalaman pilkada dua putaran, dan effortnya itu sangat besar. Ada kekhawatiran pembelahan di dalam masyarakat yang justru dikhawatirkan menimbulkan kontra," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com