25 TKI Bermasalah Dipulangkan dari Brunei Darussalam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan 25 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yang selama ini berada di shelter KBRI Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pemulangan ini dilakukan secara bertahap sambil menunggu penyelesaian permasalahan dan pengurusan exit permit dari pemerintah Brunei.

Dalam tahap awal, pemulangan dilakukan pada Jumat dini hari (20/2/2015) tadi. Sebanyak 5 orang TKI bermasalah yang berasal dari Indramayu (2 orang), Cilacap ( 1 orang) Jakarta ( 1 orang) dan Sumbawa Barat (1 orang) telah dipulangkan ke tanah air.

"Pemulangan TKI dari Brunei ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi dan Menaker Hanif ke Brunei beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua TKI bermasalah yang ada di shelter harus dipulangkan," kata Dirjen Binapenta Kemnaker Reyna Usman, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2015).

Pesawat yang membawa para TKI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat Dini  Hari, sekitar pukul 00.05 WIB. Setelah itu, para TKI tersebut akan segera diberangkatkan kembali menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.

“Menaker sebenarnya ingin semua segera kembali, tapi masih terhalang exit permit yang sementara ini masih diurus. Exit permit yang belum keluar karena terkendala kelengkapan dokumen. Namun hal ini akan diselesaikan dengan pihak imigrasi di sana,” kata Reyna.

Reyna mengatakan sebagian besar TKI yang belum bisa dipulangkan karena masalah lewat masa tinggalnya (overstayer). Sedangkan permasalahan TKI lainnya antara lain tidak betah bekerja , gaji yang tidak dibayar dan ada yang diberangkatkan oleh perorangan.

“Dari hasil laporan dan penelusuran kami dengan para TKI asal Brunei tadi, dari 5 orang TKI  yang baru tadi dipulangkan hanya 3 orang yang memiliki KTKLN dan asuransi orang. Sedangkan yang dua berangkat sendiri sehingga tidak bisa diurus asuransinya,” kata Reyna.

Mengenai biaya pemulangan , Reyna menjelaskan untuk biaya pemulangan  dari Brunei sampai ke Jakarta berasal dari anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan biaya yang harus ditanggung dari bandara Soekarno-Hatta sampai ke daerah asal menggunakan anggaran BNP2TKI.

“Para TKI asal Brunei itu kita bantu mulai mulai dari pemulangannya sampai daerah asalnya. Setelah mendarat dan didata para TKI itu akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing yaitu ke Indramayu (2 orang), Cilacap ( 1 orang) Jakarta ( 1 orang) dan Sumbawa Barat (1 orang),” kata Reyna

Reyna menambahkan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian berbagai masalah yang terjadi di luar negeri. khususnya TKI yang berangkat ke luar negeri baik dari pra pemberangkatan, masa penempatan, menyiapkan purna penempatannya di mana.

“Pemerintah sedang melakukan kajian cepat tentang mekanisme pemulangan TKI bermasalah. Kajian cepat bersama yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah terkait seperti Kemnaker, Kemenlu dan BNP2TKI dan instansi terkait laiinya ,” kata Reyna.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan kajian terkait rencana pemberhentian penempatan TKI domestik atau TKI Penata Laksana Rumah Tangga  (PLRT) ke berbagai negara penempatan.

“Roadmap itu  sedang dikaji kalau memang bisa lebih cepat maka bisa lebih baik, sehingga negara akan bekerja lebih cepat karena seperti diketahui kabinet Bapak Jokowi merupakan kabinet kerja. Jadi, harus bisa bekerja lebih cepat,” kata Reyna.