Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Putusan Praperadilan BG, Jokowi Sekeluarga Tinggal di Wisma Dyah Bayurini

Kompas.com - 15/02/2015, 22:41 WIB
Suhartono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebagian wartawan yang biasa meliput kegiatan kepresidenan kecele. Sebab, biasanya, Presiden Joko Widodo menyempatkan bersepeda ria dari tempat tinggalnya di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, hingga Bundaran Hotel Indonesia, untuk berolah raga pagi tiap Minggu pagi. Namun, Minggu (15/2/2015) pagi, Presiden Jokowi ternyata tak berolahraga.

"Lagi siap-siap ke Bogor," ujar sumber Kompas di Istana, saat ditanya pada Minggu siang.

Menjelang putusan praperadilan gugatan calon kepala Polri, Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015) pukul 09.00, Jokowi dan keluarganya menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu siang. Presiden dan keluarganya dijadwalkan akan menetap beberapa hari di Wisma Dyah Bayurini, yang terletak terpisah dari Istana Kepresidenan Bogor, tetapi satu kompleks dengan Istana Kepresidenan Bogor.

Di Wisma Dyah Bayurini yang dibangun almarhum Presiden Soekarno, tetapi tak dapat dirasakan saat selesai dibangun karena situasi politik tahun 1965, Jokowi disebut-sebut ingin mencari inspirasi selain dapat berolahraga secara leluasa. Mulai dari berenang, menikmati pemandangan Gunung Salak di kejauhan, atau melihat dan memberi makan rusa-rusa yang berlarian di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang dihubungi Kompas, Minggu sore, membenarkan bahwa Presiden dan keluarganya menetap minimal hingga Senin malam besok. "Kalau Presiden berkunjung dan menginap beberapa hari ini, perangkat pendukung tentunya disiapkan, meski Presiden tidak ingin merepotkan," ujarnya.

Seorang petugas di rumah tangga Istana Kepresidenan Bogor juga membenarkan, meskipun Presiden dan keluarganya sementara tinggal di Wisma Dyah Bayurini, Jokowi meminta perangkat Istana bekerja seperti biasa. "Kalau memang libur ya libur saja, jangan bekerja," pinta Jokowi seperti ditirukan petugas yang tak mau disebutkan namanya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com