Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Bela Puan yang Sebut Jokowi Petugas Partai

Kompas.com - 04/02/2015, 14:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, membela Puan Maharani yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Menurut Pramono, ucapan tersebut tidak sengaja dilontarkan oleh Puan karena terpancing oleh pertanyaan yang diajukan wartawan.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam diskusi bertajuk Benarkah Jokowi Boneka Megawati? di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.

Awalnya, tanpa menyebut nama, Pemimpin Redaksi Berita Satu TV Don Bosco Selamun memprotes adanya pernyataan dari politisi PDI-P yang menyebut Jokowi adalah petugas partai. Menurut dia, ungkapan tersebut tidak tepat dilontarkan di depan publik, apalagi setelah Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Akan lebih baik kalau bukan disebut petugas partai, tapi misalnya, Pak Jokowi kader terbaik PDI-P. Kalau petugas partai itu kesannya Jokowi pesuruh," ucap Don Bosco yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.

Pramono mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak pernah sekalipun menyebut Jokowi sebagai petugas partai. (Baca: Megawati: Jokowi Petugas Partai yang Saya Perintah Jadi Capres)

"Kalau Puan menyebut Jokowi sebagai petugas partai, itu karena framing dari media. Pertanyaannya dipancing supaya Puan menjawab seperti itu," ucapnya.

Puan sebelumnya menyebut Jokowi sebagai petugas partai saat mengomentari wacana ormas Projo, yang berniat menjadi partai dan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut Puan, sah-sah saja jika ormas pendukung Jokowi itu ingin berubah menjadi partai.

Namun, dia mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya berhasil menjadi presiden karena diusung oleh PDI-P. Oleh karena itu, secara etika politik, tidak elok jika Jokowi keluar dari PDI-P. (Baca: Puan Tegaskan Jokowi Masih Petugas Partai)

"PDI-P bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDI-P," ucap Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu sempat mengakui bahwa dirinya merupakan petugas partai. Namun, Jokowi menampik jika statusnya tersebut akan memengaruhi kerjanya di pemerintahan.

"Saya kan memang petugas partai. Di PDI-P itu memang ada istilahnya petugas partai," ujar Jokowi di kantor Banjarmasin Post, Minggu (25/5/2014) siang. (Baca: Jokowi: Saya Memang Petugas Partai...)

"Tapi, kalau saya sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan nanti pas jadi presiden, ya partai ndak ikut-ikutlah," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com