JAKARTA, KOMPAS.com - Rohaniawan Romo Benny mengatakan di seratus hari pemerintahan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemampuan mengayomi berbagai kepentingan menjadi dipertanyakan.
Menurut Benny, ada persoalan mendasar dalam sistem kerja pemerintahan. Benny mengatakan, saat ini, seolah-olah demokrasi dan hak asasi manusia tidak lagi penting ketika kebijakan yang diambil seorang Presiden hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja.
Benny mengatakan, Jokowi tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan golongan,termasuk hanya bagi partainya sendiri.
"Demokrasi tidak didahulukan, tapi hanya berfokus pada prioritas infrastruktur. Hal itu bisa menyebabkan Jokowi kehilangan kenegarawanannya," ujar Benny, dalam sebuah diskusi mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).
Benny mengatakan, Jokowi saat ini tengah kedodoran dalam melakukan konsolidasi demokrasi, di mana aparat penegak hukum seharusnya tunduk pada Presiden. Oleh karena itu, Benny mengatakan, dalam pengambilan kebijakan, Jokowi harus benar-benar memperhatikan keinginan dan aspirasi rakyat.
Menurut Benny, hal itu juga berlaku dalam permasalahan yang terjadi saat ini, antara Polri dan KPK. Benny meminta agar Jokowi untuk lebih berani mengambil keputusan yang berlandaskan aspirasi rakyat untuk mencegah terjadinya kekacauan. "Kita berharap agar Jokowi mampu melayani berbagai kepentingan. Termasuk mengedepankan keadilan dan kemanusiaan," kata Benny.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.