Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oegroseno: Sejarah Pengangkatan Kapolri Diubah

Kompas.com - 03/02/2015, 17:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno mengatakan, ada sejarah pengangkatan kepala Polri yang diubah dalam pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mekanisme pencalonan Budi, menurut Oegroseno, dilakukan tanpa pelibatan Dewan Kebijakan Pangkat dan Karier Tertinggi Polri.

"Ternyata ada proses yang tidak biasa. Tidak ada yang perhatikan mantan Kapolri Pak Sutarman. Lalu Pak Suhardi dicopot (sebagai Kabareskrim), kok segampang ini. Jangan-jangan ini jadi budaya baru," ujar Oegroseno dalam sebuah diskusi 100 hari Jokowi-JK, di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

Oegroseno menjelaskan, mekanisme pencalonan kepala Polri seharusnya melalui Sidang Dewan Kebijakan Pangkat dan Karier Tertinggi Polri. Dalam sidang tersebut, seorang Kapolri yang masih menjabat bisa ikut mengusulkan nama-nama calon yang dianggap memenuhi syarat sebagai Kapolri.

Dalam sidang tersebut, ia mengatakan, para pimpinan Polri benar-benar menentukan calon pemimpin yang disesuaikan dengan kriteria. Syarat kelayakan untuk menjadi Kapolri juga sangat dipertimbangkan.

Setelah Dewan memutuskan, sebut Oegroseno, nama calon kepala Polri akan diserahkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), untuk mendapat pertimbangan. Setelah itu, Kompolnas akan menyerahkan nama tersebut kepada Presiden.

Namun, Oegroseno mengatakan, mekanisme tersebut tidak dilakukan dalam pencalonan Budi Gunawan. Dalam surat rekomendasi yang diberikan kepada Presiden, sebut Oegroseno, nama Budi Gunawan hanya diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno dan Kompolnas.

Anggota tim Independen tersebut menyesalkan pencalonan Budi Gunawan tidak melibatkan institusi Polri. Justru, menurut Oegroseno, pencalonan Budi lebih dinilai dipengaruhi kepentingan politik.

"Bayangkan, pekerjaan polisi yang sangat sulit diambil Kompolnas dan Menkopolhukam. Padahal, hal itu tidak bisa diwakili orang lain, yang tahu rumah tangga kepolisian, ya Polri itu sendiri," kata Oegroseno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com