Jokowi Merapat ke KMP, PDI-P yang Akan Terjepit

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan terjepit jika terus memaksakan kehendak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Terlebih lagi, Jokowi terlihat mulai mencari dukungan ke partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba roda politiknya sedemikian rupa, komunikasi Jokowi lebih intens dengan KMP. Maka demikian, pada suatu titik yang endorse Jokowi itu KMP," kata Refly di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Ia pun memprediksi partai anggota koalisi pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) nantinya lebih memilih ikut bersama Jokowi jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu merapat ke KMP. Dengan demikian, PDI-P akan ditinggalkan sendirian.

"Maka, anggota KIH akan ditanya, lebih memilih ke mana, ke KIH atau Presiden, ya kalau tiba-tiba pilihannya kepada Jokowi, maka PDI-P yang akan terjepit," ucap Refly.

Menurut Refly, Presiden Jokowi lebih tepat jika memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan. Jika tidak melantik Budi, kata Refly, Presiden tidak bisa dimakzulkan. Tidak ada pelanggaran yang tergolong bisa dimakzulkan jika Jokowi batal melantik Budi sebagai kepala Polri.

"Saya tidak yakin bisa di-impeach karena kan harus ke MK. Enggak masuk akal impeachment hanya karena tidak angkat kepala Polri," kata Refly.

Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian menilai, kemungkinan Jokowi mencari dukungan dari KMP merupakan konsekuensi logis karena mendukung pemimpin politik yang populis. Atas dasar itulah, menurut Alfan, tidak mudah bagi PDI-P untuk menitipkan agenda politiknya kepada Jokowi.

"Karena di sisi lain Jokowi berlindung kepada civil society dan bisa berlindung kepada kelompok penyeimbang. Saya tidak tahu ujungnya di mana, apakah Jokowi bisa keluar dari 'labirin' ini atau tidak," sambung dia.

Hingga kini, Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan setelah mantan ajudan Megawati itu ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Budi diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya di kepolisian.