Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Untung Ruginya jika Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah terjebak pada pilihan untuk mengambil keputusan dari kacamata publik atau dari logika elit politik terkait pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika berpikir dengan logika publik, maka Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Sutarman.

"Ini pilihan Jokowi sendiri, tetapi seorang pemimpin yang pada mulanya dia hadir dan muncul dipersepsikan sebagai pemimpin yang kharismatik dan populis itu memang di kemudian hari di pemerinahannya itu memang akan dihadpkan dengan persoalan-persoalan bersifat elit politik," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Alfan menilai ada untung ruginya jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jika Jokowi tidak melantik Budi, menurut Alfan, hubungannya dengan partai penguasa, terutama PDI-Perjuangan akan renggang. PDI-P, lanjut dia, akan kecewa berat. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya akan ikut memburuk jika Jokowi tidak melantik Budi.

"Hubungan dengan Megawati juga mungkin akan memburuk jika tidak dilantik gitu ya, terlepas bahwa tadi ada keterangan bahwa Megawati tidak menyodorkan BG ke Jokowi tetap ada inisiatif Jokowi sendiri, dibalik itu kita tidak tahu, tetapi hubungan dengan partai pengusung bisa renggang seaindanya BG tidak dilantik," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Jokowi tidak akan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Popularitasnya pun akan tetap terjaga. Selain itu, Alfan menilai langkah ini bisa membuka perubahan peta politik. Bisa saja, menurut dia, Jokowi tidak melantik Budi kemudian memanfaatkan kekuatan partai oposisi untuk berbalik mendukung dia.

Kemungkinan ini tercermin dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan Presiden.

"Terjadi perpindahan logika politik dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah kalau ini bisa saja sangat mungkin terjadi karena politik kita cair hari-hari ini dan Jokowi bisa memainkan bandul itu," ujar Alfan.

Di samping itu, Alfan menilai Jokowi tetap bisa mempertahankan kepercayaan publik meskipun dia melantik Budi. Misalnya dengan memberhentikan Budi setelah Jokowi melantiknya. Saat ini, menurut dia, Jokowi tengah melakukan test on the water atau menguji reaksi publik atas kemungkinan-kemungkinan langkah yang diambilnya terkait pelantikan Budi Gunawan.

Sebelumnya Jokowi menunda pelantikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai Kepolisian. Belakangan muncul dugaan jika pencalonan Budi tersebut dilakukan bukan atas inisiatif Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com