Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Untung Ruginya jika Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah terjebak pada pilihan untuk mengambil keputusan dari kacamata publik atau dari logika elit politik terkait pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika berpikir dengan logika publik, maka Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Sutarman.

"Ini pilihan Jokowi sendiri, tetapi seorang pemimpin yang pada mulanya dia hadir dan muncul dipersepsikan sebagai pemimpin yang kharismatik dan populis itu memang di kemudian hari di pemerinahannya itu memang akan dihadpkan dengan persoalan-persoalan bersifat elit politik," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Alfan menilai ada untung ruginya jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jika Jokowi tidak melantik Budi, menurut Alfan, hubungannya dengan partai penguasa, terutama PDI-Perjuangan akan renggang. PDI-P, lanjut dia, akan kecewa berat. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya akan ikut memburuk jika Jokowi tidak melantik Budi.

"Hubungan dengan Megawati juga mungkin akan memburuk jika tidak dilantik gitu ya, terlepas bahwa tadi ada keterangan bahwa Megawati tidak menyodorkan BG ke Jokowi tetap ada inisiatif Jokowi sendiri, dibalik itu kita tidak tahu, tetapi hubungan dengan partai pengusung bisa renggang seaindanya BG tidak dilantik," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Jokowi tidak akan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Popularitasnya pun akan tetap terjaga. Selain itu, Alfan menilai langkah ini bisa membuka perubahan peta politik. Bisa saja, menurut dia, Jokowi tidak melantik Budi kemudian memanfaatkan kekuatan partai oposisi untuk berbalik mendukung dia.

Kemungkinan ini tercermin dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan Presiden.

"Terjadi perpindahan logika politik dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah kalau ini bisa saja sangat mungkin terjadi karena politik kita cair hari-hari ini dan Jokowi bisa memainkan bandul itu," ujar Alfan.

Di samping itu, Alfan menilai Jokowi tetap bisa mempertahankan kepercayaan publik meskipun dia melantik Budi. Misalnya dengan memberhentikan Budi setelah Jokowi melantiknya. Saat ini, menurut dia, Jokowi tengah melakukan test on the water atau menguji reaksi publik atas kemungkinan-kemungkinan langkah yang diambilnya terkait pelantikan Budi Gunawan.

Sebelumnya Jokowi menunda pelantikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai Kepolisian. Belakangan muncul dugaan jika pencalonan Budi tersebut dilakukan bukan atas inisiatif Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com