"Terlalu Kecil Bagi Bu Mega Urusi Masalah Pencalonan Kapolri"

Ia juga menilai masalah pencalonan Budi yang merupakan ajudan Megawati tersebut merupakan urusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif memilih Kapolri.

"Itu domainnya Pak Jokowi. Monggo ditanyakan dulu. Terlalu kecil bagi Bu Mega mengurusi masalah kecil seperti ini," kata Arteria dalam diskusi yang digelar Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Menurut dia, masih banyak permasalahan bangsa yang lebih penting untuk dipikirkan Megawati. Mengenai anggapan yang muncul di masyarakat jika nama Budi merupakan usulan dari Megawati, Arteria membantahnya. Ia mengatakan bahwa Megawati selama ini berpolitik dengan tulus. Megawati, sebut dia, tidak punya kepentingan apa pun yang dititipkan kepada Jokowi.

"Contohnya jatah menteri PDI-P waktu itu 15, lalu dijatahin lagi delapan, tapi yang diambil cuma empat. Ini bagaimana kita bisa dibilang PDI-P intervensi pemilihan Kapolri? Wong menteri saja yang diambil cuma empat," kata Arteria.

Ia berharap Jokowi bisa menjelaskan kepada publik secara baik dan benar bahwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri murni atas inisiatifnya sebagai Kepala Negara. Ia juga menilai Jokowi sudah sesuai dengan prosedur dalam menentukan Budi sebagai calon Kapolri.

Jokowi, kata dia, telah meminta masukan dari Komisi Kepolisian Nasional. Di samping itu, Arteria menilai Jokowi sudah berhati-hati dengan mengecek kembali kepada Mabes Polri mengenai hasil pemeriksaan terhadap rekening Budi yang memuat transaksi miliaran rupiah.

"Bahkan sudah ditanyakan lagi LHA (laporan hasil analisis) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kami sudah periksa dan dinyatakan wajar, dapat dipertanggungjawabkan," sambung Arteria.

Mengenai tidak dilibatkannya KPK dalam pencalonan Budi Gunawan ini, Arteria berdalih bahwa KPK tidak dilibatkan karena lembaga itu merupakan institusi penegak hukum yang sama fungsinya dengan institusi Polri. Hal ini berbeda ketika Jokowi menyeleksi calon anggota Kabinet Kerja. Menurut Arteria, Jokowi melibatkan KPK untuk menyeleksi calon menteri tidak ada lembaga yang dianggap bisa menjadi semacam pengawas bagi para menteri selain KPK.

"Kenapa tidak menggunakan KPK dalam seleksi Kapolri justru karena ada faktor yang bersentuhan, sama-sama penegak hukum, ada dua-duanya ini diseleksi atau dimintakan keterangan sama lembaga yang lain, padahal sudah ada Kompolnas. Kalau menteri kemarin enggak ada lembaga lain yang menilai, makanya minta KPK," ucap dia.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian, mengatakan, Megawati harus berbicara kepada publik untuk meluruskan anggapan yang berkembang bahwa penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri dilakukan atas desakan Megawati. Menurut dia, jika Megawati tidak segera menjelaskan kepada publik, akan menjadi wajar Jika publik hingga saat ini menganggap bahwa Megawati adalah dalang di balik pencalonan Budi Gunawan. Apalagi, menurut Alfan, Presiden Jokowi mengakui ada tekanan politik yang tak bisa dihindari terkait pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

"Untuk menghapus persepsi demikian, maka Mega sendiri yang harus angkat bicara. Saya kira kalau begitu, bisa menggeser persepsi kalau Mega di balik pencalonan ini," sambung Alfan.