Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Stop Kualitas Idol, Presiden Jokowi Harus Bertindak

Kompas.com - 31/01/2015, 15:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil sikap atas polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Semakin lama tindakan diambil, deligitimasi kekuasaan presiden pun akan terjadi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mulyadi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/1/2015).

"Stop kualitas idol, segera bertindak! Jika ada persoalan politik buying time, tidak ada kejelasan dan pola komunikasinya kurang mantap, efek negatifnya ada deligitimasi figur presiden dan ini sudah arah ke sana," kata Viva.

Viva tak meminta Presiden untuk membela siapa pun. Dia hanya berharap agar Presiden mengambil langkah sesuai koridor hukum yang ada. Apabila hal itu dilakukan, dia yakin rakyat Indonesia akan mendukung Presiden Jokowi 100 persen.

Namun, Viva melihat yang saat ini terjadi para pendukung Presiden Jokowi justru berbalik arah meragukan keberanian Jokowi dalam menghadapi kasus ini. Tekanan Jokowi oleh partai politik, sebut Viva, akan semakin melunturkan kepercayaan para pendukung.

"Maka sebagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan harus tegas, ksatria, patriot dan mampu tanggung risiko sesuai tanggung jawab. Karena kalau tidak, akan terjadi perubahan konfigurasi dalam waktu dekat," ucap Viva.

Presiden Jokowi beberapa hari belakangan ini telah bertemu dengan berbagai pihak untuk mengatasi konflik antara KPK-Polri. Presiden sudah bertemu dengan tim independen yang terdiri dari para pimpinan KPK, Polri dan ahli hukum sebanyak dua kali. Tim mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Presiden juga sempat bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan Wantimpres bersifat rahasia sehingga semua anggotanya menutup rapat saran yang diberikan kepada presiden. Namun, ketua tim independen Syafi'i Maarif membeberkan pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi yang tidak satu suara. Dia menyebutkan ada tiga anggota Wantimpres yang meminta presiden segera melantik Budi Gunawan.

Selain bertemu Wantimpres dan tim independen, presiden juga menemui mantan rivalnya saat pilpres lalu, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan mendukung pemerintah dan meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.

Presiden Jokowi juga mendapat kedatangan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Habibie mengingatkan Jokowi bahwa dia dipilih oleh rakyat sehingga setiap pemimpin harus selalu membela kepentingan rakyat apa pun risikonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com