Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh KPK-Polri, Popularitas Jokowi masih Terjaga

Kompas.com - 31/01/2015, 14:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang terjadi pada 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan publik kepada pemerintah.

Hal itu tertuang pada hasil survei yang dilakukan Populi Center. Peneliti utama Populi Center Nico Harjanto mengatakan, tingkat kepusasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK mencapai sebesar 70,1 persen. Sementara, hanya 25,8 persen saja yang menyatakan kurang puas dengan kepemimpinan mereka.

"Ini menunjukkan bahwa gonjang-ganjing politik terkait pencalonan kapolri dam pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi Smart FM bertajuk 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Mengenai kinerja pemerintahan, 33,3 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah membawa sedikit perubahan dari pemerintahan sebelumnya, dan 27,8 persen menyatakan sudah ada perubahan.

"Sementara hanya 3 persen yang merasa ada perbaikan dan lima persen yang menyatakan ada kemunduran," kata dia.

Ia menambahkan, optimisme publik juga terlihat dari tingginya keyakinan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengatakan, 65 persen responden yakin pemerintahan Jokowi mampu membawa Indonesia lebih baik, dan 59,2 persen responden memprediksi jika dalam kurun waktu 1-3 tahun perubahan sudah dapat dirasakan.

"Ini merupakan modal politik paling berharga, karena publik memiliki harapan tinggi akan adanya perbaikan di masa depan di bawah pemerintahan Jokowi. Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat, supaya tidak selalu dirongrong kekuatan politik busuk disekelilingnya," ujarnya.

Survei ini dilakukan dalam periode 16-22 Januari 2015 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Adapun metode survei yang dikakukan yaitu acak bertingkat (multistage random sampling) dengan cara wawancara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com