Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, Parpol Ramai-ramai Tetapkan Aklamasi

Kompas.com - 29/01/2015, 19:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wajah demokrasi di Indonesia masih sangat ironi. Partai politik yang kerap menyuarakan pentingnya demokrasi, justru menjadi ikon instrumen politik yang paling tidak demokratis.

"Ironi kita adalah, di saat semua pihak berusaha untuk mewujudkan demokrasi itu, parpol justru tidak," kata peneliti Center Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte dalam diskusi bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Philips mengatakan, dalam waktu dekat sejumlah partai politik akan menyelenggarakan pemilihan umum. Meski terjadi drama politik menjelang pemilihan, pada akhirnya ketua umum partai politik akan terpilih secara aklamasi.

"Menjelang April nanti partai ramai-ramai aklamasi. Kongres Demokrat, Kongres Gerindra dan Kongres PDI Perjuangan, semua aklamasi," katanya.

Menurut dia, ketiga partai yang akan menyelenggarakan pemilihan ketua umum itu bukanlah partai kecil. Masing-masing partai memiliki banyak kader potensial untuk menduduki posisi ketua umum. Namun, pimpinan parpol saat ini terkesan khawatir jika harus berkompetisi dengan kader muda, sehingga mereka berupaya sekuat tenaga agar dapat menang secara aklamasi.

Philips menambahkan, pemerintah di masa mendatang membutuhkan banyak tokoh muda untuk memimpin negara. Jika pimpinan parpol saat ini kembali memaksakan diri untuk memimpin partai mereka, dapat dipastikan Pemilu 2019 mendatang akan didominasi oleh peserta kalangan tua.

"Mega, SBY, Prabowo, umurnya sekarang sudah hampir 70 tahun. Lalu di 2019, orang-orang tua itu akan menentukan lagi nasib demokrasi kita," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com