Hari Ke-19 Jokowi-JK: Jangan Kebanyakan "Blusukan"

Kompas.com - 29/01/2015, 10:30 WIB

Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo ketika blusukan di kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang.(Cahyo Bruri Sasmito/Setpres)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pintu dibuka saat melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014). Dalam sidak kali ini Menaker menemukan sejumlah pelanggaran di antara lain tempat tidur yang tidak layak dan penampungan yang tertutup.

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — "Blusukan" menjadi istilah yang lekat dengan sosok Joko Widodo, bahkan sejak ia belum menjabat sebagai Presiden RI yang dilantik pada 20 Oktober lalu. Ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal senang blusukan alias langsung turun ke sejumlah tempat untuk melihat langsung persoalan di lapangan.

Kebiasaan ini juga masih dilakukannya pada awal pemerintahannya. Bahkan, sejumlah menteri Kabinet Kerja juga melakukan hal yang sama. Kegemaran blusukan Jokowi dan para menterinya pun menjadi sorotan parlemen.

Komisi V DPR meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan rencana strategis kementerian dan lembaga, sebagai landasan hukum kerja pemerintah.

"Salah satu yang mengemuka dalam rapat internal Komisi V hari ini adalah soal aksi blusukan
Presiden dan menterinya. Sebaiknya, mereka tidak menghabiskan waktu dengan pekerjaan
yang sporadis seperti itu," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widia Adiana, Kamis (6/11/2014).

"Untuk langkah awal, sebaiknya mereka segera menyusun RPJMN dan Renstra K/L yang memang sudah menjadi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," lanjut Yudi.

Menurut Yudi, sejak dilantik pada 20 Oktober, Jokowi dan kabinetnya belum menyampaikan visi dan misinya.

"Yang sering muncul justru aksi blusukan-nya," kata Yudi.

"Kita juga tidak tahu mereka pakai dana dari mana untuk kegiatan-kegiatan itu, termasuk peluncuran kartu 'trisakti' Presiden Jokowi itu," ujarnya.

Padahal, kata Yudi, pengalihan anggaran oleh pemerintah butuh pembahasan bersama dengan DPR.

"Manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk menyusun rencana strategis yang berisi
program-program pro-rakyat. Kurangi dulu blusukan saat ini. Fokus saja pada perumusan
rencana strategis pemerintah," kata Yudi.

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Fahri Hamzah

Blusukan tak bisa pecahkan persoalan

Kritik soal blusukan juga dilontarkan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Fahri mengingatkan bahwa blusukan bukan satu-satunya cara untuk memecahkan persoalan.

Menurut Fahri, jika blusukan dijadikan cara untuk membaca kondisi lapangan, dia setuju. Namun, kata dia, persoalan tak hanya ada di lapangan, tetapi juga di tataran aturan perundang-undangan.

"Jadi, jangan melihat masalah hanya di lapangan. Ingat, ada regulasi yang harus diselesaikan supaya masalah di lapangan itu tidak terulang," ujar Fahri, yang juga menjabat Wakil DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Fahri mencontohkan blusukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di salah satu tempat penampungan tenaga kerja Indonesia beberapa hari sebelumnya. Menurut Fahri, seharusnya aksi Hanif diiringi dengan penilaian apakah aturan soal tempat penampungan TKI itu sudah benar atau belum.