Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Meningkat, Kepercayaan Publik kepada Jokowi Diperkirakan Bakal Turun

Kompas.com - 28/01/2015, 20:02 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian yang dilakukan lembaga survei Indopolling Network menunjukan tingkat kepercayaan publik pada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi sebelum adanya kisruh antara KPK dan Polri. Namun, tingkat kepercayaan publik tersebut, saat ini diperkirakan bakal berubah.

Dalam rilis yang dikeluarkan Indopolling mengenai survei yang dilakukan pada Desember 2014, diketahui tingkat kepercayaan publik terhadap keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan program Nawacita mencapai kurang dari 60 persen.

"Sebanyak 60 persen itu tinggi sekali untuk tingkat kepercayaan publik. Kalau sekarang angka tersebut bisa saja berubah. Tetapi, itu menunjukan Jokowi punya modal kepercayaan publik yang tinggi," ujar pengamat politik Gun Gun Heryanto, saat ditemui di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Mengenai survei, Gun Gun mengatakan, ada dua hal yang menjadi indikator. Dua hal tersebut yaitu soal waktu dan soal isu. Pada bulan Desember, sebut Gun Gun, mungkin masih ada euforia kemenangan pemilu oleh publik. Meski demikian, masalah persepsi adalah hal yang dinamis. Gun Gun mengatakan, sangat mungkin masih ada public trust setelah Jokowi berhasil memenangkan pemilu.

Hal kedua, terkait isu, Gun Gun mengatakan, kemungkinan besar pada bulan Desember, situasi politik masih landai. Setidaknya, hanya ada isu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi pembahasan. Namun, saat ini, Jokowi sedang menghadapi isu besar, dalam polemik antara KPK dan Polri.

"Hasil survei ini mengkonfirmasi adanya kepercayaan publik di awal pemerintahan. Tetapi, bisa saja mengalami penurunan karena isu strategis terkait penanganan yang melibatkan KPK dan Polri," kata Gun Gun.

Meski demikian, Gun Gun mengatakan, kalau Jokowi mampu meredam polemik tersebut dengan tindakan konkret, Jokowi bisa memperbaiki kepercayaan publik seperti di awal pemerintahan. Dalam hal ini, Jokowi juga dituntut keluar dari tekanan internal, dan mendahulukan hal rasional, dalam mengambil keputusan yang beresiko.

Survei yang dilakukan lembaga Indopolling pada 1-9 Desember 2014, melibatkan 1100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat sampling error lebih kurang 3 persen.

Berikut rincian hasil survei yang dilakukan Indopolling terhadap program Nawacita Jokowi-JK:

1. Memberantas pencurian hutan, perikanan, dan pembalakan liar sebanyak 59,8 persen.

2. Melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 58,8 persen.

3. Memberantas mafia peradilan sebanyak 57,7 persen.

4. Membangun kawasan Timur Indonesia sebanyak 56,0 persen.

5. Mewujudkan Polri yang profesional sebanyak 54,5 persen.

6. Mewujudkan kedaulautan energi sebanyak 52,6 persen.

7. Mewujudkan kedaulautan keuangan sebanyak 52,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com