Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Semua Tergantung Presiden

Kompas.com - 28/01/2015, 12:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah memberikan pandangannya kepada Presiden Joko Widodo soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Kini, Wantimpres menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apakah akan melaksanakan pertimbangan itu atau tidak.

"Presiden positif dan menerima kami dengan baik dan konstruktif. Kami diskusi dan sepertinya bisa mendapat suatu pemahaman lebih baik, alternatif solusi, tetapi semua tergantung Presiden," kata Ketua Wantimpres Sri Adiningsih seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Rabu (29/1/2015).

Anggota Wantimpres yang hadir dalam pertemuan itu ialah yakni Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Hasyim Muzadi, Subagyo HS, dan Yusuf Kartanegara.

Menurut Sri, dari pertemuan itu, terlihat bahwa Presiden sudah memiliki pertimbangan sendiri. Dengan demikian, ia yakin Presiden akan segera membuat keputusan.

Soal pertimbangan apa yang disampaikan Wantimpres, Sri tidak mau mengungkapnya. Dia beralasan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, segala saran Wantimpres bersifat rahasia dan hanya bisa diberikan langsung ke Presiden.

Meski demikian, Sri menyatakan, pertimbangan diberikan setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak. Setelah memberikan pertimbangan ini, Sri mengakui Presiden bisa mengikuti atau tidak saran dari Wantimpres.

"Pertimbangan kami tidak mengikat karena memang pertimbangan kita hanya diberikan kepada Presiden, tidak mengikat kepada Presiden untuk dilaksanakan atau tidak," imbuhnya.

Selain dari Wantimpres, Presiden juga mendapat masukan dari tim independen yang berisi sembilan tokoh. Tim itu baru bekerja untuk mengumpulkan fakta dan data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com