Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tedjo Aneh, Kenapa Orang kayak Gitu Bisa Jadi Menteri?"

Kompas.com - 25/01/2015, 16:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dikritik atas sikapnya yang menyerang kelompok pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tedjo dianggap tak layak menjadi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tedjo aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri? Kalau kekuasaan Jokowi bagus, enggak akan lulus (Tedjo sebagai menteri)," kata pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Hasan menuturkan, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Gedung KPK untuk mendukung lembaga anti-korupsi itu menjalankan tugasnya dengan baik. (Baca: Sebut Pendukung KPK Tidak Jelas, Menko Polhukam Disindir)

Dukungan semakin besar setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan sangkaan menggiring saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, kata Hasan, mayoritas masyarakat yang berada di Gedung KPK itu adalah kelompok yang memberikan suaranya kepada Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Dengan begitu, Hasan menganggap Tedjo salah besar karena pernyataan yang dikeluarkannya itu membuat masyarakat sakit hati.

"Kalau Tedjo bilang rakyat enggak jelas, itu rakyat yang milih Jokowi. Mau bilang pemilih Presiden adalah rakyat enggak jelas? Ini pasti ada sesuatu," ujarnya.

Sebelumnya, Tedjo menilai pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Padahal, menurut Tedjo, Presiden sudah memerintahkan pimpinan KPK dan kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas.

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.

Ia pun menyayangkan adanya penggerakan massa untuk mendukung KPK tersebut. Menurut Tedjo, tidak elok jika upaya penggerakan massa tersebut dipertontonkan melalui media-media. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)

"Harusnya itu tidak terjadi. Boleh, asal tertutup, silakan. Jangan semuanya di depan media tersebar luas, tidak baik, kekanak-kanakan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com