Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Didesak Lepas Jabatan Kabareskrim

Kompas.com - 24/01/2015, 21:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kelompok masyarakat mendesak agar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso untuk segera melepas jabatannya. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras menilai, Budi Waseso telah menyalahgunakan jabatan dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

"Memecat Kabareskrim Irjen (Pol) Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap Bambang Widjojanto. Irjen (Pol) Budi Waseso juga telah menyalahgunakan jabatannya dengan tidak melakukan koordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/1/2015).

Haris mengatakan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Budi Waseso dalam penangkapan terhadap Bambang adalah proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Penangkapan terhadap Bambang tidak didahului dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu. Selain itu, penangkapan yang diikuti pemborgolan terhadap Bambang dianggap sangat berlebihan, terlebih dalam penangkapan tersebut, Bambang sudah sangat kooperatif dengan pihak kepolisian.

Dalam penangkapan saat itu, Bambang juga sedang tidak tertangkap tangan. "Dengan demikian, jelas kiranya semua skenario kriminalisasi serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW (Bambang Widjojanto) berada di tangan Irjen (Pol) Budi Waseso yang merupakan saksi dari kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Haris.

Sementara itu, salah seorang pegiat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Yenny Wahid, meminta agar Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim karena diduga telah melaksanakan politisasi dan menggunakan Polri sebagai alat kepentingan segelintir orang di kepolisian.

"Posisi Kabareskrim terlalu strategis untuk diserahkan kepada orang yang mempunyai agenda sendiri, bukan agenda negara yang diperjuangkan," ujar Yenny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Yenny memiliki keyakinan bahwa masih ada orang bersih di tubuh Polri yang mampu menyelamatkan korps Bhayangkara tersebut dari kepentingan-kepentingan segelintir orang. "Saya yakin dalam kepolisian kita banyak orang-orang yang bersih. Orang-orang bersih itulah yang kita ketuk hatinya untuk menyelamatkan Polri. Kita juga mengetuk hati Presiden untuk menempatkan orang-orang yang bersih dalam Polri di posisi yang strategis," ucap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com