BNP2TKI Usulkan Pendirian Pos Imigrasi di Jalur Pulau Sebatik

NUNUKAN, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid akan mengusulkan agar didirikan pos imigrasi Kabupaten Nunukan di jalur Pulau Sebatik.

Sebab, di daerah itu banyak jalur tikus yang bisa dilalui TKI non-prosedural sehingga rawan terjadi human trafficking melalui jalur tersebut.

"Dengan didirikannya pos imigrasi, harapannya bisa mengurangi human trafficking melalui jalur tikus di Sebatik," kata Nusron, dalam pernyataan resmi, Minggu (18/1/2015).

Nusron yang pada hari Jumat dan Sabtu, 16-17 Januari 2015 kemarin mengunjungi Nunukan melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Salah satunya pintu perbatasan di antara Kabupaten Nunukan dengan Kota Tawau, Malaysia, yang biasa dilalui TKI ilegal menuju Malaysia Timur.

"Jadi saya akan mengusulkan kepada pihak imigrasi untuk mendirikan pos di pulau ini. Supaya TKI dan WNI dari Sebatik bisa terlayani dengan baik. Di sisi lain, kepergian secara ilegal bisa dicegah. Atau, kita bisa terapkan aturan khusus perbatasan. Saya akan evaluasi lebih lanjut langkah mana yang lebih baik," tambahnya.

Selain akan mengusulkan didirikannya pos imigrasi di Sebatik, Nusron juga meminta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nunukan agar fokus pada dua misi. Pertama, perwakilan di Kalimantan Timur ini harus fokus pada perlindungan TKI.

"Tindakan seperti trafficking atau smugling harus dicegah karena dekat dengan perbatasan. Kalau soal penempatan yang susah, bisa membangun LP3TKI (Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) di kota Balikpapan atau Samarinda," terangnya.

Misi kedua, lanjut dia, adalah pemberdayaan TKI purna di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut dilakukan agar TKI yang sudah dideportasi dan beresiko kembali sebagai TKI ilegal bisa ditahan. Program itu nantinya difokuskan ke wilayah perbatasan yakni Pulau Sebatik.

"Nanti kami akan fokuskan ke pengembangan rumput laut di Sebatik. Kami akan memberikan pelatihan kepada para TKI yang dideportasi. Tapi pelatihannya harus secara menyeluruh, bukan satu atau dua hari. Saya tahu biasanya TKI yang sudah di deportasi ini tak mau kembali ke kampung karena malu," ungkapnya.