PDI-P: Jokowi Perlu Lantik Budi Gunawan agar Kehormatan DPR Terjaga

Trimedya khawatir apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan ada kegaduhan politik baru yang harus dihadapi koalisi pendukung pemerintahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami masih berharap agar pak Jokowi melantik pak Budi Gunawan. Dengan begitu, kehormatan DPR dan juga pak Budi bisa terjaga," ujar Trimedya di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku tak menyangka Presiden Jokowi akhirnya menunda melantik Budi. Menurut dia, apabila presiden ingin mengangkat pelaksana tugas, presiden bisa saja meminta Budi untuk mengundurkan diri.

"Tapi ternyata Pak Budi datang semalam untuk melihat bahwa presiden menunda pelantikannya dan menunjuk orang lain sebagai Plt," sindir Trimedya.

Trimedya mengaku setelah keputusan Jokowi itu muncul, fraksi PDI-P di DPR harus kembali bekerja keras menjalin komunikasi politik dengan fraksi lain. Pasalnya, keputusan Jokowi diprediksi akan kembali menimbulkan turbulensi baru di parlemen. Dia mengaku sebenarnya semua partai sudah lelah dengan kegaduhan yang pernah terjadi di DPR sebelumnya itu.

"Sudah capek kami pada masa sidang kemarin tidak kerja karena urusan kegaduhan. Maka untuk kasus sekarang, jangan sampai ada turbulensi lagi," ucap dia.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan dua buah keputusan presiden pada Jumat (18/1/2015) malam. Pertama yakni keppres pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan kedua yakni keppres penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Keputusan itu diambil presiden setelah mendapat tekanan dari banyak pihak apabila tetap melantik Budi Gunawan. Budi diketahui ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan tersangka ini diumumkan KPK setelah presiden menyerahkan nama Budi sebagai calon tunggal Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat.