DPR Ikut Salah dalam Polemik Kapolri, Tak Bisa Interpelasi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR RI ikut bersalah dalam polemik pergantian kepala Kepolisian RI. Menurut Ray, pergantian pucuk pimpinan Polri tidak akan menjadi polemik jika DPR menolak pencalonan Budi karena berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.

Ray menjelaskan, DPR bisa saja menolak Budi yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Persetujuan mayoritas fraksi di DPR terhadap Budi menunjukkan tidak konsistennya parlemen dalam semangat memerangi korupsi.

"DPR juga punya sumbangan kesalahan karena menyetujui Kapolri yang berstatus tersangka. DPR bisa menolak supaya Presiden Jokowi menggantinya," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Sabtu (17/1/2015).

Ray berpendapat, DPR juga tidak dapat menggunakan hak interpelasi jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Menurut dia, DPR ada dalam bagian yang menciptakan masalah dari proses pergantian Kapolri.

"Gimana mereka (DPR) mau interpelasi, padahal yang mereka ikut di dalamnya. Tidak ada interpelasi, apalagi impeachment, sangat jauh," ucapnya.

Keputusan Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menuai kontroversi. Pasalnya, Budi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Proses di DPR telah berjalan dan memutuskan menerima pencalonan Budi, tetapi akhirnya Jokowi menunda melakukan pelantikan karena menunggu proses hukum yang berjalan. Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Jokowi. Selanjutnya, tugas Kapolri diberikan kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.