Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

April 2015, PKS Rencanakan Pilih Presiden Baru

Kompas.com - 17/01/2015, 05:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera direncanakan akan menggelar Musyawarah Nasional pada April 2015 mendatang. Musyawarah ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun partai tersebut.

"Biasanya akan diselenggarakan barengan atau berdekatan dengan HUT PKS. Itu sekitar bulan April," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jumat (16/1/2015).

Kendati demikian, ia mengatakan, keputusan pelaksanaan munas tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis syuro. Hingga kini, menurut dia, belum ada keputusan untuk penyelenggaraan munas.

Wakil Ketua MPR itu menambahkan, dalam munas tersebut akan dipilih siapakah presiden PKS yang baru. Ia menjelaskan, mekanisme pertama sebelum pemilihan presiden PKS yaitu pemilihan majelis syuro yang berisi 99 orang.

"Ada 99 majelis syuro itu yang dipilih anggota 60, yang 39 itu dipilih anggota majelis syuro," katanya.

Suara majelis syuro itu nantinya akan mewakili seluruh DPD PKS. Setelah pemilihan majelis syuro selesai, giliran ketua majelis syuro yang akan menyampaikan siapa saja kandidat calon presiden yang akan maju.

"Nanti setelah itu akan dipilih majelis syuro, kayak MPR," ujarnya.

Saat ditanya, siapa saja nama calon presiden yang telah muncul di internal, ia mengatakan masih terlalu dini. Hanya saja, ia menyebut bahwa Presiden PKS saat ini, Anis Matta, masih layak menduduki jabatan itu. "Masih terlalu dini, tapi jika Pak Anis terpilih lagi ya itu layak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com