Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Mochtar Bersaksi dalam Dua Sidang Kasus Pilkada Palembang

Kompas.com - 15/01/2015, 13:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menjadi saksi dalam dua sidang perkara pengurusan Pilkada Kota Palembang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (15/1/2015). Akil akan bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Muhtar Ependy serta Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh.

"Saya jadi saksi Muhtar Ependy dan Wali Kota Palembang," ujar Akil setibanya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis siang.

Akil terlebih dahulu bersaksi dalam sidang Muhtar Ependy. Setelah itu, Akil kembali akan duduk di kursi saksi dalam persidangan Romi dan Masyitoh. Muhtar Ependy merupakan terdakwa kasus memberikan keterangan tidak benar dan memengaruhi saksi dalam persidangam Aki. Adapun Romi dan Masyitoh merupakan terdakwa kasus dugaan suap terhadap penanganan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK.

Romi dan Masyitoh didakwa menyuap Akil sebesar Rp 14 miliar untuk memenangkan sengketa Pilkada Palembang tahun 2013 di MK. Perkara tersebut diajukan Romi dan pasangan kandidatnya, Harno Joyo, untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.

Hasil Pilkada Palembang menyatakan bahwa pasangan Romi-Harno kalah suara dari pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana dengan selisih 8 suara. Agar permohonan keberatan dikabulkan, Romi meminta tolong Muhtar sebagai orang dekat Akil untuk menyampaikannya kepada Akil. Melalui Muhtar, Akil meminta sejumlah uang.

Saat perkara Akil disidangkan, Romi disebut memengaruhi saksi dan memberikan keterangan tidak benar untuk melindungi dirinya. Ia menekan saksi, termasuk Romi dan Masyitoh, agar mengaku tidak mengenal Muhtar dalam penanganan sengketa Pilkada Palembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com