Budi Gunawan: Harta Saya Sah dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Budi mengatakan, ia pertama kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 19 Agustus 2008.

"Namun, pada saat laporan pertama ada beberapa barang atau benda yang surat kepemilikannya belum selesai. Masih dalam proses yang berlangsung," kata Budi, di Kompleks Parlemen.

Budi mengatakan, LHKPN yang diserahkan ke KPK memungkinkan mengalami penyesuaian. Ketika harta kekayaan seorang penyelenggara bertambah atau berkurang, kata dia, dapat dilaporkan kembali kepada KPK.

Budi mengakui, bahwa nilai jual sejumlah harta tidak bergerak miliknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan semakin meningkatnya nilai jual obyek pajak (NJOP) yang terjadi setiap tahunnya. Ia mencontohkan, memiliki sebidang tanah di wilayah Gadog, Bogor, Jawa Barat. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2005 senilai Rp 300 juta. Saat ini, diperkirakan harga tanah itu mencapai Rp 2,2 miliar.

"Saya juga memiliki sebuah rumah susun yang saya beli pada tahun 2004 seharga Rp 508 juta. Sementara perkiraan harga saat ini mencapai Rp 2,5 miliar," ujarnya.

Peningkatan NJOP itu, lanjut Budi, menyebabkan harta kekayaan miliknya meningkat pesat. Selain itu, menurut dia, ada sejumlah barang atau benda yang telah selesai proses pembeliannya. Sebelumnya, barang atau benda tersebut dilaporkan pada saat menyerahkan LHKPN tahun 2008. Namun, Budi mengaku telah melengkapi seluruh perubahan harta kekayaan miliknya ketika melaporkan LHKPN tahun 2013.

"Semangat transparansi dan kejujuran dengan mencantumkan seluruh yang kami miliki mohon dapat dipahami. Tidak ada lagi niat kami untuk merekayasa atau menutupi yang kami miliki," katanya.