Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Komisi III DPR Bahas Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri

Kompas.com - 12/01/2015, 15:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa DPR akan mulai membahas pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dalam rapat pleno pada Senin (19/1/2015). Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

"Disepakati pleno dilakukan 19 Januari," kata Aziz di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Aziz mengungkapkan, sebelum rapat pleno digelar, perwakilan Komisi III DPR dijadwalkan mengunjungi kediaman Budi. Kunjungan itu akan digelar pada Jumat (16/1/2015) siang.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dalam rapat tersebut juga akan disampaikan pandangan dari tiap fraksi. Ia berharap semua fraksi dapat terlibat dalam tim kecil untuk menentukan mekanisme dan pertanyaan guna melengkapi pertanyaan yang disiapkan pimpinan dan sekretariat DPR. "Kami libatkan fraksi-fraksi untuk ikut urun rembuk," ujarnya.

Selain itu, ada kemungkinan Komisi III DPR akan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sikap itu bisa diambil jika rapat pleno mengusulkan dan disetujui oleh mayoritas peserta rapat.

Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Polri. Dokumen pencalonan Budi Gunawan itu beredar seperti yang diterima Kompas.com pada akhir pekan lalu. Dalam dokumen tersebut, Budi dicalonkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal dan surat pemberitahuan itu diserahkan ke DPR dengan tanggal 9 Januari 2015. Saat ini Budi tercatat sebagai jendral bintang tiga dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Bersamaan dengan pengajuan calon Kapolri itu, Jokowi akan memberhentikan Kapolri Jendral Sutarman dari jabatannya. Budi pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com