Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Tunda Pemilihan Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 11/01/2015, 18:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR diminta menunda pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertengahan Januari ini, DPR akan menggelar sidang pleno yang menentukan satu dari dua calon pimpinan KPK.

Dua calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR itu adalah mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata.

"Dalam kaitan ini kita melihat DPR sudah sepatutnya menunda proses seleksi calon pimpinan KPK karena ada tiga alasan utama," kata peneliti ICW Laola Ester di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

ICW meminta proses seleksi Busyro dan Robby di DPR ditunda hingga masa jabatan empat pimpinan KPK yang ada saat ini berakhir pada Desember mendatang. Menurut ICW, proses seleksi Busyro dan Robby sebaiknya disatukan dengan proses seleksi pengganti empat pimpinan KPK lainnya.

Jangan sampai, kata Laola, proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR ini hanya seremonial belaka tanpa memperhatikan kebutuhan KPK. "Proses pemilihan yang mendasarkan pada kebutuhan mengharuskan DPR memilih sekaligus lima calon pimpinan KPK sehingga porsi komisioner yang ideal didapatkan," kata Laola.

Di samping itu, ICW khawatir jika berdebatan antara dua koalisi yang masih terjadi di parlemen akan mendeligitimasi sosok pimpinan KPK yang terpilih nantinya. Hal ini dikarenakan pemilihan bukan dilakukan DPR secara kelembagaan tetapi koalisi partai di DPR.

"Karenanya DPR tak perlu terburu-buru dalam memilih calon komisioner KPK karena pada akhirnya KPK akan menjadi korban perpecahan di parlemen," ucap Laola.

Selain itu, menurut Laola, pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa lembaga antikorupsi itu bisa tetap bekerja hanya dengan empat pimpinan sehingga DPR dinilainya tidak perlu terburu-buru menambah satu lagi pimpinan KPK.

Saat ini, posisi satu pimpinan KPK kosong setelah Busyro selesai menjalani satu periode jabatannya. Busyro pun kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berhadapan dengan Robby. Desember tahun lalu, keduanya mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com