Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNP2TKI Minta Presiden Moratorium Pengiriman ABK ke Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2015, 11:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terkait pengiriman anak buah kapal (ABK) ke luar negeri.

Menurut Nusron, perusahaan dan negara asing yang ingin mempekerjakan ABK harus menjamin kemananan dan keselamatan pekerja.

"Kami ingin mengusulkan kepada Presiden (Joko Widodo), terutama pada Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan untuk membuat moratorium pengiriman ABK ke luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui seusai serah terima 13 jenazah ABK Oryong 501 di Terminal Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (9/1/2014).

Nusron mengatakan, pengiriman ABK dari Indonesia dalam setahun, jumlahnya mencapai 17.000 orang. Pengiriman tersebut, kata Nusron, juga menimbulkan banyak permasalahan.

Ia mengatakan, para ABK seringkali ditugaskan untuk berlayar ke tempat tujuan yang sangat jauh, tanpa memperhatikan kondisi alam dan cuaca yang berpengaruh terhadap aspek keselamatan.

Selain itu, kondisi kapal dan prasarana pelayaran juga sering kali diabaikan perusahaan pemilik kapal, sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi ABK.

Nusron mengatakan, selain membatasi tingkat pengiriman ABK, moratorium juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat lokal untuk mengupayakan hasil laut di dalam negeri.

"Padahal, laut kita jauh lebih luas. Malah ada orang Indonesia yang jadi ABK kapal asing, tetapi mengambil ikan di perairan Indonesia, mencuri lagi," kata Nusron.

Nusron menambahkan, moratorium diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Pemerintah perlu secepatnya memberikan perlakuan khusus terhadap masalah yang dihadapi ABK saat bekerja di kapal milik asing.

Kapal penangkap ikan Oryong 501 milik perusahaan Sajo Industries asal Korea Selatan, tenggelam di perairan Bering, Rusia, awal Desember lalu. Sejauh ini, penyebab tenggelamnya kapal, akibat cuaca buruk.

Kapal tersebut membawa 35 ABK yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Dalam insiden tersebut, sebanyak 3 orang ABK WNI berhasil selamat. Namun, sebanyak 16 ABK lainnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, 16 ABK asal Indonesia lainnya hingga kini belum ditemukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com