Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/01/2015, 08:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com — Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai, langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membenahi manajemen perhubungan udara pasca-jatuhnya AirAsia QZ8501 seperti orang kebakaran jenggot. Setelah diselidiki, diketahui bahwa rute Surabaya-Singapura yang ditempuh QZ8501 tanpa izin.

Gerry menilai, langkah Jonan yang terburu-buru itu antara lain pembekuan izin terbang AirAsia pada hari Minggu rute Surabaya-Singapura. Kedua, melarang sejumlah rute penerbangan di Bandara Juanda tanpa alasan yang detail. Ketiga, kata dia, memutasi sejumlah pejabat terkait dengan pemberian izin terbang.

"Ini kan awalnya kesalahan di pengawasan. Ke mana saja pemerintah selama ini? Harusnya pemerintah menangkap itu sejak awal," ujar Gerry kepada Kompas.com, Jumat (9/1/2015).

"Kalau misalnya kegagalannya ada di sektor pengawasan, apa wajar rute suatu maskapai itu dibekukan? Ini kesannya Jonan seperti kebakaran jenggot. Karena ada kecelakaan, ingin terlihat buru-buru memperbaiki," lanjut Gerry.

Gerry berpendapat, seharusnya pemerintah tidak perlu membekukan izin rute penerbangan AirAsia. Sebab, menurut dia, hal itu tidak adil. Sementara satu rute AirAsia dibekukan, rute maskapai penerbangan lain yang juga tidak berizin hanya dilarang untuk terbang.

"Seharusnya bahasanya sama dong, dibekukan juga. Kenapa yang satu dibekukan, lalu yang lainnya hanya disebut dilarang terbang tanpa penjelasan yang detail," ujar dia.

Gerry juga mengkritik langkah Jonan memutasi sejumlah pejabat terkait pemberian izin terbang. Pertanyaannya, kata dia, apakah mereka sudah diberikan kesempatan untuk membela diri soal izin terbang tersebut? Menurut Gerry, langkah itu menunjukkan seakan-akan kesalahan ditumpahkan kepada jajaran di bawahnya.

"Ini kebakaran jenggot yang kedua, atau itu jangan-jangan upaya pembersihan? Kalau memang itu, harusnya melalui prosedur yang jelas dan terbuka sehingga publik tahu, dia itu benar-benar salah," ujar Gerry.

Lebih jauh, Gerry berharap, kecelakaan AirAsia benar-benar dijadikan momentum perbaikan manajemen transportasi udara di Indonesia.

Kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, Minggu (28/12/2014), dinilai membuka kebobrokan manajemen penerbangan di Indonesia. Informasi yang didapatkan Kompas.com, AirAsia mulai terbang pada hari Minggu sejak akhir bulan Oktober 2014. Otoritas bandara dan Air Navigation mengetahui aktivitas itu, tetapi tak ada penindakan atas hal tersebut.

Polri pun menelusuri dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dari sejumlah pihak terkait.

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com