Ini Alasan Pemerintah Ingin Bentuk Badan Cyber Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa sistem pertahanan siber Indonesia masih rentan. Menurut dia, saat ini Indonesia mendapatkan serangan siber dari berbagai pihak.

"Mungkin kapan-kapan teman-teman main ke cyber coorporation-nya Kemenhan di Pondok Labu, kita berdiri ini ada screen, Indonesia ini saat ini sedang mendapat serangan dari mana saja, apa itu malware, hacking, dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sana," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Atas dasar itu pemerintah berencana membentuk Badan Cyber Nasional. Untuk membahas masalah pembentukan badan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Rudiantara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryancudu.

Menurut Rudiantara, sistem pertahanan siber Indonesia harus diperbaiki. Sistem siber Indonesia yang ada saat ini, kata dia, hanya mampu untuk bertahan. Sementara negara lain sudah mengembangkan sistem yang mampu untuk bertahan sekaligus menyerang.

"Ada beberapa (kasus) yang sebetulnya sudah terjadi, tapi skalanya tidak menjadi isu nasional seperti isu Korea Utara dan Amerika," ucap Rudiantara.

Ia menganalogikan sulitnya menjaga sistem pertahanan siber dengan menjaga kedaulatan negara yang sebagian besar terdiri dari lautan ini. Menurut dia, menjaga perairan Indonesia yang begitu luas tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional. Demikian juga dengan sistem pertahanan siber.

"Analogi saya, kita punya AL (angkatan laut), kapal selam, frigate, tapi lautnya sedemikian luas yang harus kita jaga. Dengan cara konvensional itu enggak mungkin, kita punya angkatan udara, punya Sukhoi F16, tapi udaranya sedemikian luas. Laut kita saja, kapal selam negara lain masih slewar-sliwir," papar dia.

Menko Polhukam Tedjo Edhy mengatakan, dengan pembentukan Badan Cyber Nasional, Indonesia memiliki sistem pengamanan siber yang terpusat. Dengan demikian, Badan Cyber Nasional diharapkan bisa memagari seluruh sistem pertahanan siber yang tadinya berdiri masing-masing.

"Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan Cyber Nasional ini akan memagari seluruhnya walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," kata Tedjo.

Adapun Badan Cyber Nasional diharapkan bisa terbentuk tahun 2016. Rudiantara sebelumnya menyampaikan bahwa Badan Cyber Nasional nantinya akan memiliki fungsi yang beda dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII).

Jika ID-SIRTII hanya memonitoring sensor area internet publik, BCN bertugas di sektor kritikal, seperti energi, perbankan dan transportasi publik.