Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi V Minta Panja Investigasi Kecelakaan AirAsia QZ8501 Tak Disikapi secara Politik

Kompas.com - 05/01/2015, 12:03 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widian mengatakan, Komisi V berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk menginvestigasi kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Namun, Yudi meminta agar pembentukan panja ini tidak ditanggapi secara politik.

"Panja ini jangan ditanggapi politik. Ini untuk kepentingan publik," ujar Yudi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Yudi mengatakan, pembentukan panja ini semata-mata untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat tersebut. Ia mengaku, awalnya dirinya menganggap peristiwa ini sebagai kecelekaan murni. Namun, dalam perjalanan, ditemukan beberapa kejanggalan.

"Sistem keamanan yang secara luas publik patut tahu. Lalu, sekarang banyak awak penerbangan yang unjuk gigi di media, seperti pilot dan sebagainya. Ini era keterbukaan yang bagus untuk publik. Untuk itu, kami akan memanggil," kata Yudi.

Yudi menambahkan, Komisi V juga perlu mengetahui terkait berapa uang negara yang dikeluarkan dalam proses pencarian tersebut.

"Ada 30 pesawat, 16 helikopter. Kalau dihitung dengan uang itu berapa, tapi memang nyawa lebih penting dari itu ya," kata politisi PKS itu.

Pihak-pihak yang akan dipanggil Komisi V dalam rapat dengar pendapat (RDP) adalah Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), BMKG, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dan AirNav (Badan Navigasi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com