"Kebijakan Menurunkan Harga BBM Mempertegas Lemahnya Tim Ekonomi Presiden"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mendukung sekaligus mengkritisi keputusan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Menurut Misbakhun, kebijakan itu sangat tepat, tetapi sekaligus juga mempertegas lemahnya tim ekonomi Presiden Joko Widodo.

Misbakhun menjelaskan, ia bersama beberapa anggota DPR lainnya sempat menginisiasi penggunaan hak interpelasi karena Presiden Jokowi menaikkan harga premium saat harga minyak dunia sedang turun. Ketika kini harga premium diturunkan, hal itu dianggap Misbakhun hanya mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga premium beberapa waktu lalu tidak didasari pertimbangan dan kajian yang kuat.

"Kami mendukung. Tapi, kebijakan baru ini seakan membenarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya tidak disertai dengan analisis yang matang. Ini menunjukkan bahwa tim ekonomi di Kabinet Kerja telah memberikan masukan yang lemah kepada Presiden Jokowi," kata Misbakhun, Rabu (31/12/2014), di Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga meyakini perubahan kebijakan pemerintah ini diambil setelah mempertimbangkan usulan penggunaan hak interpelasi yang ditandatangani lebih dari 240 anggota DPR. Ia berharap pemerintah, khususnya Presiden, dapat lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

"Sebagai inisiator hak interpelasi, paling tidak kami telah berhasil mengingatkan tim ekonomi Presiden di Kabinet Kerja untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan," ujarnya.

Pemerintah merespons turunnya harga minyak dunia dengan menurunkan BBM jenis premium atau RON 88 dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2015.