Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Insinyur Pertanian Jangan Ada di Kantor

Kompas.com - 26/12/2014, 10:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SUBANG, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo kembali menekankan target pemerintah melakukan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Jokowi pun memberikan sejumlah instruksi agar target itu tercapai di hadapan kepala daerah dan kelompok tani di Balai Besar Penelitian Tanam Padi, Desa Sukamandi, Subang.
 
"Saya titip agar insinyur pertanian kita jangan ada di kantor! Harus di lapangan dan memberikan bimbingan ke kelompok tani, kesulitan dan kekurangannya apa. Semua harus kembali ke sawah ke kebun," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya ke Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).
 
Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana itu melihat insinyur pertanian saat ini justru lebih banyak ditempatkan di administrasi. Padahal, petani membutuhkan bimbingan ilmu bagaimana meningkatkan hasil taninya.
 
Jokowi menyebutkan potensi bibit padi Inpari yang dibuat oleh Balai Besar bisa menghasilkan 8 juta ton. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengecek ke sejumlah petani di lapangan dan tak pernah ada yang bisa mencapai angka maksimal itu.
 
"Paling-paling hanya 4,5-5 juta ton. Di dalam balai desa dilakukan secara cermat, teliti dan tau betul apa yang dilakukan, tapi di lapangan tidak pernah diberikan bimbingan," keluh Jokowi.
 
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono untuk menyetop protek perluasan kantor di Jakarta. 

"Kalau kebanyakan insinyur kita di kantor, padahal kebutuhan kita di lapangan banyan untuk mengecek kualitas jalan, kualitas irigasi dan bendungan. Semua harus di lapangan agar kita tidak kalah berkompetisi," ujar Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com