Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AJI: Masih Ada Upah Jurnalis yang Lebih Murah dari Sebungkus Nasi Padang

Kompas.com - 23/12/2014, 17:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak agar perusahaan media memberikan jaminan kerja dan kesejahteraan yang sesuai bagi para jurnalis. Menurut AJI, hingga saat ini, banyak perusahaan media yang belum memenuhi kewajiban kepada karyawannya, termasuk memberikan upah yang layak.

"Masih ada yang memberikan status tidak tetap. Ada yang digaji Rp 15.000 per berita, malah lebih murah dari sebungkus nasi padang," ujar Sekretaris Jenderal AJI Arfi Bambani Amri dalam konferensi pers di Kantor AJI, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

Arfi mengatakan, rata-rata upah bagi kontributor di beberapa perusahaan media selalu lebih rendah dibanding penempatan jurnalis lainnya. Bahkan, Arfi mengakui, 40 persen anggota AJI adalah wartawan kontributor yang tidak memiliki status dan pendapatan yang tetap. Belum lagi, sebut Arfi, sebesar 60 persen pemberitaan nasional selalu terpusat di Pulau Jawa.

Hal itu semakin menunjukkan kecilnya tingkat pendapatan jurnalis kontributor yang bekerja di daerah luar Pulau Jawa. Arfi juga menyebutkan, masih banyak perusahaan media yang belum memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan hari tua bagi para jurnalisnya.

"Ini menyedihkan. Dengan pekerjaan kita yang selalu menyajikan fakta-fakta di lapangan, kita tidak bisa mendapat apa yang menjadi hak-hak kita," kata Arfi.

Untuk itu, AJI mendesak perusahaan media untuk membuat kontrak kerja yang jelas bagi para jurnalis, serta memenuhi segala yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Saat ini banyak jurnalis di Indonesia tidak memiliki perlindungan sosial. Bahkan, untuk menjadi peserta BPJS, mereka membayar iuran secara mandiri," ujar Arfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com